GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

BPN Aceh Timur Canangkan Zona Bebas Korupsi

BPN Aceh Timur Canangkan Zona Bebas Korupsi

BPN Aceh Timur Canangkan Zona Bebas Korupsi Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Timur, Kamis (4/10), mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)Sabtu, 6 Oktob…

BPN Aceh Timur Canangkan Zona Bebas Korupsi

BPN Aceh Timur Canangkan Zona Bebas Korupsi

Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Timur, Kamis (4/10), mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

BPN Aceh Timur Canangkan Zona Bebas KorupsiKAKANWIL BPN Aceh, Nurul Bahri, disaksikan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, Kapolresta AKBP Trisno Riyanto, Camat Lueng Bata, Mustafa dan Kepala BPN Banda Aceh, Sabiluddin, mengecor patok batas tanah pada launching aplikasi E-LO di Gampong Blang Cut, Lueng Bata, Rabu (14/3).

IDI - Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Timur, Kamis (4/10), mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokra si Bersih Melayani (WBBM) yang berlangsung di Aula Kantah setempat, Kompleks Puspemkab Aceh Timur.

Pembacaan Deklarasi dan Penandatanganan Piagam Zona Integritas dipimpin oleh Kepala Kantah Aceh Timur, Yuliandi, yang disaksikan oleh Tenaga Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Ninik Mariyanti, Inspektur Jenderal Wilayah I ATR/BPN Gusmin Tuarita, Kakanwil BPN Aceh Saipul, Forkopimda Aceh Timur, Ketua BPI KPNPA RI, dan unsur pegawai kantor setempat.

“Dengan pencanangan zona integritas ini, kita ingin pemerintahan bersih, berwibawa, dan lebih baik lagi,” ungkap Kakanwil BPN Provinsi Aceh Saiful seusai acara.

Program-program yang akan dicanangkan untuk mewujudkan ZI ini, jelas Saiful, di antaranya dengan melakukan training internal corporate value dan membuka layanan pengaduan dengan whistleblower system.

Sementara itu, Kepala Kantah Aceh Timur, Yuliandi mengatakan, pencanangan zona integritas ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB No mor 52 tahun 2014 dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 140/40.1/I/2018 perihal Pembangunan Zona Integritas.

“Predikat menuju WBK dan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar menajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kerja,” jelas Yuliandi,

Sedangkan grand gesign reformasi birokrasi, lanjut Yuliandi, adalah tercapainya tiga sasaran pelaksanaan program reformasi birokrasi, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik.(c49)

Editor: hasyim Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Berita Aceh

No comments