Satu Aceh, Beragam Cara | Liputan 24 Aceh

Liputan 24 Aceh

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Satu Aceh, Beragam Cara

Posted by On 6:09 AM

Satu Aceh, Beragam Cara

Satu Aceh, Beragam Cara

SATU per satu imbauan, instruksi, bahkan larangan dikeluarkan oleh bupati/ wali kota di Aceh

Satu Aceh, Beragam CaraJUFLIWAN, Kadis Syariat Islam Bireuen

SATU per satu imbauan, instruksi, bahkan larangan dikeluarkan oleh bupati/ wali kota di Aceh. Semuanya mendasarkan diri pada konsideran demi kemaslahatan bersama sebagai implementasi dari pemberlakuan syariat Islam di provinsi istimewa lagi khusus ini.

Syariat Islam diberlakukan secara kafah di Aceh tahun 2001 menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Setahun kemudian, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun tentang Khamar (Minuman Keras), Qanun tentang Khalwat (Mesu m), dan Qanun tentang Maisir (Perjudian).Pelanggar qanun yang mengatur tentang tiga penyakit masyarakat (patologi sosial) ini diancam dengan uqubat cambuk.

Cukup ba- nyak pelanggar qanun-qanun tersebut yang akhirnya dicambuk. Setelah diberlakukan Qanun tentang Hukum Jinayat tahun 2014 pada saat Zaini Abdullah berkuasa, sanksi hukum terhadap pelanggar jarimah (pidana Islam) pun semakin diperberat. Bukan saja jumlah cambukannya ditambah, tapi juga dendanya dalam bentuk beratus-ratus bahkan mencapai 1.000 gramemas murni. Di luar aturan yang ruang lingkupnya se-Aceh itu, sejumlah bupati/wali kota juga mengeluarkan imbauan, instruksi, atau peraturan wali kota (perwal)/peraturan bupati (perbup) yang berlingkup lokal.

Berikut contohnya. Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, misalnya, mengeluarkan larangan bagiwarganya yang perempuan d uduk mengangkang saat berboncengan naik sepeda motor. Seruan ini sempat viral di media massa dan media sosial dengan tagar #kangkang.style. Bupa ti Aceh Barat Ramli juga pernah mengeluarkan perbup yang melarang wanita setempat maupun yang melintas di kabupaten itu mengenakan celana panjang, apalagi berbusana ketat.

Muslimah yang kedapatan melanggar ketentuan ini akan diganti celananya dengan kain sarung yang disediakan pemkab. Jauh sebelum ini, Wali Kota Langsa mengeluarkan larangan memainkan organ tunggal (keyboard) padamalam hari di kota itu, termasuk dalam resepsi pernikahan.

Saat memimpin Banda Aceh, Wali Kota Illiza SaĆ¢€™aduddin Djamal juga pernah mengeluarkan larangan bagi perempuan di kota ini agar tidak berkeliaran di ruang publik di atas pukul 23.00 WIB, kecuali perempuandengan profesi tertentu, misalnya dokter, bidan, dan perawat. Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib pun pernahmengeluarkan larangan bagi perempuan akil balig di daerahnya untuk menari dan bernyanyi di atas panggung yang penontonnya kaum pria.

Para pramugari yang masuk wilayah Bandara Sultan Iskandar Muda Blangbintang, Aceh Besar jug a terkena aturan lokal. Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali melarang pramugari masuk wilayah Blangbintang, tempat Bandara SIM berada, jika tidak berjilbab (menutup aurat). Aturan ini sempat mengundang kontroversial di awal, tapi akhirnya diikuti tanpa protes oleh maskapai dalam dan luar negeri yangpramugarinya mendarat di Bandara SIM.

Sepertinya belum akan berakhir peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh para kepala daerah di Aceh terkait pengaturan ketertiban umum dan kesusilaan. Buktinya, 30 Agustus lalu, Bupati Bireuen H Saifannur mengeluarkan surat edaran yang berisi standar pelayanan kafe, restoran, dan warung di kabupaten itu. Di antaranya saat berada di kafe, resto, atau warung wanita dilarang duduk semejadengan pria yang bukan mahramnya. Selain itu, wanita tak boleh melayani pria pengunjung kafe, resto, dan warung di atas pukul 21.00 WIB.

Nah, itulah kekhasan demi kekhasan Aceh sebagai negeri syariat. Satu Aceh, satu Islam, tapi beragam cara untuk mengimplement asikan dan menghormatinya. (yarmen dinamika)

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Berita Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »