Komnas HAM: Kopassus 'diduga terlibat pelanggaran HAM berat' di Aceh | Liputan 24 Aceh

Liputan 24 Aceh

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Komnas HAM: Kopassus 'diduga terlibat pelanggaran HAM berat' di Aceh

Posted by On 6:36 PM

Komnas HAM: Kopassus 'diduga terlibat pelanggaran HAM berat' di Aceh

Komnas HAM: Kopassus 'diduga terlibat pelanggaran HAM berat' di Aceh

AcehHak atas foto AFP
Image caption Seorang perempuan warga Lhokseumawe, Aceh, dan seorang lainnya, di hadapan seorang anggota TNI, saat wilayah itu masih dilanda konflik bersenjata, 25 Mei 2003.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan memiliki bukti bahwa anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), TNI Angkatan Darat, diduga ikut menyiksa warga sipil dalam peristiwa 'Rumah Geudong' di Pidie, Aceh, selama digelar operasi mil iter 1989-1998 di wilayah itu.

Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Rumah Geudong, Aceh, semenjak 2013 sampai Agustus lalu.

"Di situ ada operasi SGI (Satuan Gabungan Intelijen) yang memang kebanyakan adalah anggota Kopassus," kata Choirul Anam, komisioner Komnas HAM dan ketua tim adhoc penyelidikan pelanggaran HAM di Aceh, dalam jumpa pers di Komnas HAM, Kamis (06/09), Jakarta.

Temuan Komnas HAM juga menyimpulkan, peristiwa Rumah Geudong memiliki bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.

  • KKR Aceh belum juga terbentuk, 10 tahun setelah MoU Helsinki
  • Mendirikan museum, merawat perdamaian di Aceh
  • Mengapa eks kombatan GAM mengangkat senjata lagi?

Dari keterangan saksi dan dokumen, tim adhoc penyelidikan kasus ini juga menyimpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap penduduk sipil ini sebagai pelaksanaan dari keb ijakan penguasa pada masa itu.

"Dari strukturnya kelihatan, baik struktur operasional maupun struktur teritorial, sampai ke atas. Oleh karenanya, kami menyebut yang bertanggungjawab dari level kebijakan, adalah pembuat kebijakan, dari pelaksana lapangan adalah komando efektif sampai komando lapangan," jelas Choirul.

Apa tanggapan TNI?

Menanggapi temuan Komnas HAM, Juru bicara TNI Mayor Jenderal Santos Gunawan Matondang, dalam pesan tertulisnya yang diterima BBC News Indonesia, Kamis (06/09) pukul 17.31 WIB, mengatakan, "Kami belum mendapatkan hasil tersebut, sehingga butuh pendalaman."

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kedua dari kanan), ketua tim adhoc penyelid ikan pelanggaran HAM di Aceh, Choirul Anam (ketiga dari kanan), dan dua komisioner lainnya, menunjukkan laporan kasus Rumah Geudong di hadapan pers, Kamis (06/09) di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Mengapa disebut pelanggaran HAM berat?

Selain Komandan dan anggota Kopassus, menurut Komnas HAM, Komandan dan anggota Baret Hijau dan Brimob dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus Rumah Geudong.

Disebutkan pula bahwa pihak sipil, seperti tenaga pembantu operasional atau cuak, ketua regu pos kamling dan keuchik Gampong Ulee Tutue "dapat dimintai pertanggungjawaban pula."

Dalam jumpa pers, Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa kasus Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Aceh merupakan sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat.

"Jadi kami menemukan sekian pola bahwa itu (kasus Rumah Geudong) lahir dari sebuah kebijakan," ungkap Choirul.

Hak atas foto Paula Bronstein/Liaison
Image caption Anggota pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam sebuah patroli, Agustus 1999.

Dia kemudian memberikan contoh yang menunjukkan bahwa kekerasan di Rumah Geudong itu lahir dari kebijakan pemerintahan Suharto.

"Misalnya kayak Rumah Geudong, Pos Sattis itu didirikan di banyak tempat dan satu sama lain ternyata nyambung. Pos sattis ini juga nyambung dengan Komando Teritorial," paparnya.

"Bahkan pada beberapa korban, misalnya, itu juga wajib lapor, setelah diperiksa dan 'macam-macam', tanpa proses peradilan apapun. Itu menandakan potret kebijakan," tambah Choirul.

Kejaksaan Agung diminta menindaklanjuti

Karena itulah, Komnas HAM kemudian meminta agar Keja ksaan Agung segera menindaklanjuti temuannya ini.

"Kami berharap segera diajukan ke pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Kamis (06/09) siang.

Laporan ini, menurut Komnas HAM, sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Rabu, 29 Agustus lalu.

Hak atas foto HOTLI SIMANJUNTAK/AFP
Image caption Seorang warga Kota Bireun, Aceh, mengendarai sepeda di samping tank TNI, 26 Mei 2003, saat wilayah itu dilanda konflik bersenjata.

Selain Komandan Kopassus, menurut Choirul Anam, pihak yang diduga bertanggungjawab dalam kejadian kekerasan di Rumah Geudong a dalah Panglima TNI, Brimob, Pangdam Bukit Barisan, serta Komandan Jaring Merah, hingga satuan TNI AD di bawahnya.

"Di dalam pelaksanaan DOM, pemerintah Indonesia melalui Panglima ABRI memutuskan untuk melaksanakan Operasi Jaring Merah yang menjadikan Korem 011/Lilawangsa sebagai pusat komando lapangan," ungkap Choirul.

Mengapa disebut Rumah Geudong?

Rumah Geudong merupakan sebutan untuk rumah adat Aceh yang kemudian dijadikan TNI - disebut Pos Satuan Taktis dan Strategis atau Pos Sattis - untuk menginterogasi orang-orang yang diduga anggota atau simpatisan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

  • Jokowi bertemu demonstran Kamisan: Jaksa Agung akan koordinasi dengan Komnas HAM
  • Sepuluh tahun Aksi Kamisan, menunggu janji Jokowi mengusut pelanggaran HAM
  • Presiden Jokowi akui banyak kasus pelanggaran HAM belum tuntas

Pos Sattis ini menurut Komnas HAM dibentuk di setiap wilayah setingkat kecamatan di Provinsi Aceh.

Kejadian kekerasan di Rumah Geudong terjadi saat Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada Juli 1989.

Hak atas foto AFP/CHOO YOUN-KONG
Image caption Patroli pasukan Marinir Indonesia di sebuah desa di Lhok Seumawe, 21 Mei 2003.

Status DOM ini ditetapkan oleh pemerintahan Suharto sebagai tanggapan atas pemberontakan di Aceh yang dipimpin Hasan Tiro dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamasikan pada 1976.

Selama penetapan status itu, temuan Komnas HAM menyebutkan, diperkirakan ada 40-118 orang anggota GAM ikut ditangkap dan disekap di Rumah Geudong.

  • RI pertanyakan laporan HAM soal Aceh
  • Amnesti International tuntut KKR untuk Aceh
  • Komnas HAM desak pemb ebasan Tapol Aceh

Dari keterangan 65 orang saksi, demikian Komnas HAM, mereka menemukan bukti permulaan yang cukup atau dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, mulai disetrum, disundut rokok, digantung, serta dipaksa berhubungan badan.

Komnas HAM dan para pegiat HAM sejak awal sudah menuntut pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh, diantaranya kasus Rumah Geudong.

Hak atas foto JEWEL SAMAD/AFP
Image caption Orang-orang menyebut dirinya keluarga korban konflik Aceh menuntut agar pemerintah mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM di masa lalu dalam unjuk rasa di Banda Aceh, 10 Desember 2006.

Namun demikian, pemerintah sejauh ini dia nggap tidak pernah serius menyelesaikan kasus-kasus pelanggaram HAM - di antaranya yang terjadi di Aceh - sehingga terbengkalai hingga sekarang.

Semula pemerintah berencana membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan titik berat pada penyelesaian di luar jalur hukum.

  • Gubernur Aceh minta pemerintah pusat segera bentuk KKR
  • Desakan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
  • Otto Nur Abdullah mengemban amanat

Tetapi upaya non judisial ini tidak kunjung digelar, setelah ada penerimaan setengah hati dari para pegiat HAM dan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulirnya.

Pada Juni 2018 lalu, pemerintahan Joko Widodo mengusulkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang disiapkan sebagai upaya penyelesaian bersifat non judisial.

Langkah terobosan pemerintah ini pun mendapat tanggapan dingin dari para pegiat HAM.

Hak atas foto Yayasan Paska Aceh
Image caption Reruntuhan bekas 'Rumah Geudong' di Sigli, Aceh, yang dibakar massa setelah status DOM di wilayah itu dicabut pada 1998.

Sikap Kejaksaan Agung dan kasus HAM di masa lalu

Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya terkendala bukti dan persoalan waktu dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

"Ini masalah waktu saja untuk mencari bukti-bukti yang ada. Jadi di dalam ranah hukum kita tidak bisa berjalan atas dasar asumsi dan opini, tetapi harus ada bukti dan fakta," kata Prasetyo, Jumat (20/07) lalu.

"Memang untuk mencari bukti-buktinya tentu tidak mudah. Tetapi kami akan terus bekerja, kita lihat saja nanti,&quo t; katanya.

Menurutnya, persoalan di seputar dugaan pelanggaran HAM berat itu masih berpeluang diselesaikan lewat jalur non judisial.

"Bisa yudisial (pengadilan), tapi juga dibenarkan undang-undang untuk pendekatan nonyudisial, melalui rekonsiliasi dan sebagainya. Semuanya tentu perlu kajian yang mendalam dan kita belum lihat realitas yang ada," ujarnya.

Sumber: Berita Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »