Lima Bacaleg di Aceh Terindikasi Korupsi | Liputan 24 Aceh

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Lima Bacaleg di Aceh Terindikasi Korupsi

Posted by On 9:07 PM

Lima Bacaleg di Aceh Terindikasi Korupsi

Lima Bacaleg di Aceh Terindikasi Korupsi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, baru-baru ini merilis data para bakal calon anggota legislatif (bacaleg)

Lima Bacaleg di Aceh Terindikasi KorupsiFAIZAH, Ketua Panwaslih Aceh

BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, baru-baru ini merilis data para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) seluruh Indonesia yang merupakan mantan terpidana korupsi. Bawaslu merilis 192 orang bacaleg pernah menjadi terpidana kasus korupsi, ke-192 bacaleg itu tersebar di sembilan provinsi, 92 kabupaten dan 11 kota di Indonesia.

Dari 192 bacaleg yang pernah tersandung kasus rasuah itu, sebanyak lima orang merupakan bacaleg DPRK di empat kabupaten/kota di Aceh. Data te rsebut diterbitkan Bawaslu RI pada 25 Juli 2018.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Faizah membenarkan data yang dibeberkan Bawaslu RI tersebut. “Iya itu data resmi dari Bawaslu RI, diterbitkan sesuai dengan tanggal yang disebutkan dalam rilis tersebut. Data Bawaslu RI itu juga sudah diterima oleh Panwaslu kabupaten/kota dan juga KIP kabupaten/kota di Aceh,” kata Faizah saat diwawancarai Serambi, Minggu (29/7).

Dari data Bawaslu RI yang juga diterima Serambi dua hari lalu, ada lima bacaleg di kabupaten/kota di Aceh yang masuk ‘daftar hitam’ Bawaslu RI. Kelima bacaleg yang tertulis dalam data Bawaslu itu adalah Ermisal yang diusung Partai KeadilanSejahtera (PKS) dan Hanafiah dari Partai SIRA. Kedua bacaleg ini diusulkan menjadi bacaleg DPRK Abdya.

Selanjutnya di Aceh Selatan ada nama Tio Achriat yang diusung sebagai bacaleg DPRK oleh Partai Golkar dan M Asaf Ishaq yang diusung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) untuk DPRK Aceh Utara. Terakhir , ada nama Rusli Is, bacaleg DPRK Sabang yang diusul oleh Partai NasDem.

Ketua Panwaslih Aceh, Faizah, mengatakan, data yang dirilis Bawaslu RI tersebut berdasarkan input dari Panwaslu kabupaten/kota di empat kabupaten/kota tersebut. Menurutnya, sebelum dirilis, Bawaslu sudah duluan meminta list tersebut dari satuan kerjanya di daerah seluruh Indonesia, termasuk Aceh. “Itu memang dari kawan-kawan di kabupaten/kota. Bawaslu meminta data itu dari Panwaslu Kabupaten/Kota termasuk dari Panwaslih Aceh juga,” katanya.

Faizah mengatakan, pihaknya selaku pengawas di provinsi saat ini juga sedang lakukan tracking terhadap para bacaleg yang maju ke DPRA. Namun, hasilnya, panwaslih belum menemukan adanya bacaleg DPRA yang terindikasi dalam kasus korupsi. “Bawaslu juga minta ke kita, jika memang ada bacaleg DPRA yang terindikasi. Namun, hingga kini belum kita temukan kecuali bacaleg DPD (Abdullah Puteh),” katanya.

Ditanya Serambi bagaimana selanjutnya dengan para ba caleg terindikasi korupsi yang telah dirilis Bawaslu, apakah KIP di kabupaten/kota akan segera mengembalikan berkasnya ke parpol masing-

masing, menurut Faizah, KIP akan mempelajari terlebih dulu data tersebut. “KIP akan pelajari dulu, data Bawaslu itu tentu akan jadi sandaran mereka. Mungkin pun, data di KIP ada lebih banyak lagi bacaleg yang terindikasi,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Serambi belum mengonfirmasi terkait data Bawaslu RI ini kepada lima bacaleg yang terdata tersebut, termasuk kepada partai politik pengusung. (dan)

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Berita Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »