GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA Minta KPU Batalkan Surat Edaran Caleg 100 Persen

Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA Minta KPU Batalkan Surat Edaran Caleg 100 Persen

Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA Minta KPU Batalkan Surat Edaran Caleg 100 Persen Padahal Aceh mempunyai UUPA dan dalam UUPA disebutkan bahw…

Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA Minta KPU Batalkan Surat Edaran Caleg 100 Persen

Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA Minta KPU Batalkan Surat Edaran Caleg 100 Persen

Padahal Aceh mempunyai UUPA dan dalam UUPA disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum di Aceh diselenggarakan berdasarkan Qanun Aceh.

Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA Minta KPU Batalkan Surat Edaran Caleg 100 PersenSamsul Bahri Bin Amiren alias Tiong (dua dari kanan) dan Kautsar (dua dari kiri) didampingi kuasa hukumnya, Kamaruddin SH mendaftarkan permohonan judicial review UU Pemilu ke MK, Jakarta, Selasa (22/8/2017). IST

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH â€" Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membatalkan surat edaran KPU nomor: 605/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR kab/kota di Aceh.

“Apabila dalam 14 hari kerja tidak mencabut surat edaran tersebut, maka kami dari Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA, akan menggugat persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, karena domisili KPU di Jakarta,” ujar Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA, Kamaruddin SH dalam pernyataan tertulis kepada Serambinews.com, Senin (25/6/2018).

Kamaruddin menyatakan, konflik regulasi tampaknya terulang lagi.

Penyebabnya, karena KPU mengeluarkan surat yang menyebutkan kuota caleg di Aceh sebanyak 100 persen jumlah kursi di dewan.

Baca: Ini Penjelasan KPU Terkait Syarat Kuota Caleg DPRA/DPRK 100 Persen

“Jika kursi di dewan 81 orang, maka jumlah caleg yang diajukan juga sama. Rujukannya adalah pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017,” kata Kamaruddin.

Padahal Aceh mempunya i UUPA dan dalam UUPA disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum di Aceh diselenggarakan berdasarkan Qanun Aceh.

Sehingga kemudian Aceh membuat Qanun Nomor 3 Tahun 2008, dalam Pasal 17 Qanun tersebut menyebutkan, "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan."

Kamaruddin mengingatkan bahwa kasus ini mengulangi kejadian serupa tahun 2013, menjelang pemilu legislatif 2014. Lewat lobi-lobi, KPU Pusat akhirnya setuju: caleg Aceh 120 persen dari jumlah kursi.

Kenapa hal yang sudah selesai ini kemudian diulang lagi?

Baca: Soal Calon Legislatif 100 Persen, Ketua Komisi I DPRA: KPU tidak Boleh Bonsai Kekhususan Aceh

Padahal, MoU Helsinki jelas-jelas menyebutkan hanya enam hal yang menjadi wewenang pusat di Aceh: bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaa n kehakiman dan kebebasan beragama.

Halaman selanjutnya 12
Penulis: Yusmadi Editor: Yusmadi Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Berita Aceh

No comments